TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Sebanyak 50 pesantren di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Silahturahmi Pesantren dan Petani (FSPP) menolak rencana pengambilan sidik jari terhadap para santri. Menurut mereka langkah itu sama artinya pemerintah menuduh pondok pesantren sebagai sarang teroris.
Penolakan itu disampaikan dalam jumpa pers di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede, Yogyakarta, Jumat (9/12). Selain Ketua FSPP yang juga pengasuh Ponpes Salafiah Mlangi Yogyakarta, KH Hasan Abdullah, acara itu juga dihadiri Ketua Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB) yang juga pengasuh Ponpes Nurul Ummahat KH Abdul Muhaimin, serta Pengasuh Ponpes Ilmu Giri Bantul, KH Nuruddin Anshori.
"Gagasan Jusuf Kalla ini bukan saja menyinggung perasaan umat Islam atau institusi pesantren, tapi ini adalah sebuah tuduhan bahwa Pesantren selama ini merupakan sarang teroris," kata Hasan.
Sementara Muhaimin mengancam akan mengusir polisi bila tetap nekad mengambil sidik jari para santrinya. Pengambilan sidik jari hanya terhadap kalangan santri, kata dia, adalah perilaku diskriminatif. Seharusnya semua warga negara, mulai dari presiden hingga petani biasa dan penghuni asrama pada agama-agama lain juga dikenakan kebijakan serupa.
Nasruddin Anshori menimpali bahwa akar terorisme bukan di pesantren. Memang ada satu atau dua pesantren yang mengajarkan Islam secara fundamental, tapi ponpes itu tetap tidak menajarkan teror sebagai sebuah paham.
"Pelaku teror di Indonesia tidak lain adalah hasil didikan Amerika saat mereka dimobilisasi ikut perang di Afganistan," tegas Nasruddin. Syaiful Amin
